Terbit SE baru, Kemendagri Tegaskan Larangan Bukber dan Open House saat Lebaran.

Terbit SE baru, Kemendagri Tegaskan Larangan Bukber dan Open House saat Lebaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi menandatangani Surat Edaran (SE) yang isinya terkait larangan buka bersama dan open house.

Mendagri meminta Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia agar mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan buka puasa bersama dan pelarangan open house pada saat maupun pasca lebaran.

Hal itu disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal bi Halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

SE Mendagri Nomor 800/2794/SJ

Dengan terbitnya Surat Edaran itu, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait hal serupa, yang dikeluarkan pada 3 Mei 2021 dengan Nomor 450/2769/SJ dan Surat Edaran Nomor 800/2784/SJ pada tanggal 4 Mei 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Share and Enjoy !

Shares
Hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 2021

Hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 2021

Jatigembol.ngawikab.id – Kementerian Agama telah selesai menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan 1442 H. Hasilnya, menetapkan Ramadhan 2021 dimulai pada Selasa, 13 April 2021.


“Kami menetapkan awal Ramadhan 1442 Hijriah jatuh hari Selasa, 13 April 2021,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers usai sidang isbat di Kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (12/4).

Keputusan ini diambil setelah peserta sidang telah mendengarkan kesaksian 13 orang yang telah menyaksikan adanya hilal.

“Alhamdulillah semua sepakat, tidak ada dissenting opinion,” tambah dia.

Sidang dilakukan tetap dengan mengikuti protokol pencegahan COVID-19, dengan beberapa tamu undangan tetap secara virtual.

Penetapan awal Ramadhan ini merujuk pada pemantauan hilal atau bulan sabit awal di 88 titik wilayah di Indonesia. Dalam sidang yang dimulai pukul 17.00 WIB, petugas Kemenag di berbagai wilayah melaporkan sudah melihat hilal.

Untuk menentukan 1 Ramadhan, ketinggian hilal minimal 2°, dengan umur hilal minimal 8 jam.

Sidang Isbat dihadiri pula oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Abdullah Zaidi, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. Sidang juga diikuti perwakilan ormas melalui aplikasi daring.

Share and Enjoy !

Shares
Sambut Ramadan, Kemenag Terbitkan Panduan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H

Sambut Ramadan, Kemenag Terbitkan Panduan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H

Jatigembol.ngawikab.id – Ramadan tahun ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. Kementerian Agama menerbitkan edaran terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M.

Edaran ini ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia, serta para Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushala.

Surat Edaran ini ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini. “Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19,” jelas Gus Menteri di Jakarta, Senin (5/4/2021).

“Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadan dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang,” sambungnya.

Baca Juga :

Tak dilarang, ini 3 ketentuan sholat tarawih berjamaah dimasjid

Berikut ini panduan yang tertuang dalam Surat Edaran No 03 tahun 2021:

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar’i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;

2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;

3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan, harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;

4. Pengurus masjid/musala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:

  • a. Salat fardu lima waktu, salat tarawih dan witir, tadarus Alquran, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/musaala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antarjamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
  • b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh, paling lama dengan durasi waktu 15 menit.
  • c. Peringatan Nuzulul Quran di masjid/musala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

5. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/musala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;

6. Peringatan Nuzulul Quran yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan;

7. Vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa, dan hasll ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;

8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;

9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah basyariyah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.

10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Alquran dan As-sunnah;

11. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan Covid-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.

Surat Edaran Kementrian Agama tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M dapat diunduh dibawah ini :

Share and Enjoy !

Shares
Tak dilarang, ini 3 ketentuan sholat tarawih berjamaah dimasjid

Tak dilarang, ini 3 ketentuan sholat tarawih berjamaah dimasjid

Jatigembol.ngawikab.id – Pemerintah mengizinkan pelaksanaan ibadah shalat tarawih berjamaan di masjid selama Ramadhan 2021 tetapi harus memenuhi sejumlah aturan.

Pemerintah resmi mengumumkan diperbolehkannya ibadah shalat tarawih berjemaah di luar rumah pada Ramadhan 2021.Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konfensi pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (5/4/2021).

“Khusus untuk kegiatan ibadah selama Ramadhan dan yakni tarawih pada dasarnya diperkenankan atau diperbolehkan,” ujar Muhadjir dikutip dari siaran langsung konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

Dengan demikian, pelaksanaan shalat tarawih pada Ramadhan tahun ini boleh dilakukan di masjid atau tempat lain di luar rumah secara berjemaah. Kebijakan ini berbeda jika dibandingkan dengan Ramadhan 2020 lalu. Tahun lalu, pemerintah meminta shalat tarawih dilakukan di rumah.

Meski demikian, pemerintah menyatakan ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi apabila masyarakat akan melaksanakan shalat tarawih berjemaah di masjid.

Tiga aturan shalat tarawih di masjid
Muhadjir mengungkapkan, aturan shalat tarawih di masjid yang pertama adalah harus tetap dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. “Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat,” ujar Muhadjir.

Aturan kedua pelaksanaan shalat tarawih di masjid adalah dengan peserta atau jemaah yang hanya terbatas pada lingkup lingkungannya.

Dengan begitu, jemaah dari luar lingkup lingkungannya diminta untuk tidak diperbolehkan mengikuti tarawih dijamaah itu. “Di mana jemaahnya memang sudah dikenali satu sama lain, sehingga jemaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan (mengikuti),” lanjut Muhadjir.

Aturan pelaksananan shalat tarawih di masjid yang ketiga yaitu pemerintah meminta agar dalam melaksanakan shalat tarawih berjemaah ini diupayakan dibuat sesederhana mungkin. “Sehingga waktunya tidak terlalu panjang, karena masih dalam kondisi darurat (pandemi Covid-19) ini,” jelas Muhadjir.

“Pada prinsipnya, khusus untuk kegiatan ibadah selama Ramadhan dan yakni tarawih pada dasarnya diperkenankan atau diperbolehkan,” tambahnya.

Share and Enjoy !

Shares
Diklaim Membaik, Pemerintah Targetkan Penyerapan Dana Desa di Atas 98 Persen

Diklaim Membaik, Pemerintah Targetkan Penyerapan Dana Desa di Atas 98 Persen

Penyerapan Dana Desa

TANGERANG, (PR).- Penyerapan dana desa diklaim membaik selama empat tahun terakhir. Pada akhir tahun ini, pemerintah menargetkan penyerapan dana desa di atas 98 persen.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pada awal pengucuran dana desa di 2015 lalu, penyerapannya hanya 82 persen dari alokasi dana Rp 20,67 triliun. Namun setelah Kemendes mengadakan pendamping dana desa bekerja sama dengan beberapa instansi, seperti Kemendagri, Kemenkeu, polisi, kejaksaan BPKP dan BPK, penyerapan dana desa mengalami peningkatan.

Pada 2016, dana yang diserap adalah 97 persen. Tahun 2017 dana yang diserap 98 persen dan pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyerapan bisa lebih dari 99 persen.

“Pelaksanaan program dana desa bukan tanpa tantangan. Awalnya kepala dan perangkat desa belum punya pengalaman mengelola keuangan negara, belum punya peralatan lengkap untuk mengelola keuangan negara,” kata Eko ketika membuka Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019, serta Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten di Lapangan Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang, Minggu 4 November 2018.

Ia pun mengklaim pengucuran dana itu juga telah menurunkan angka kemiskinan desa, stunting dan pengangguran terbuka. Terkait penurunan kemiskinan, ada penurunan pada tahun ini dibanding tahun lalu.

Angka kemiskinan secara nasional saat ini bisa ditekan sebanyak 1,82 juta orang. Angka tersebut lebih banyak disumbangkan oleh desa, yakni sebanyak 1,29 juta orang.

Sementara penurunan di kota hanya 580 ribu orang. Untuk stunting, ia mengatakan telah terjadi penurunan dari tahun lalu sebesar 37 persen menjadi 30 persen di tahun ini.

Selain itu, GDP per kapita di desa naik hampir 50 persen dari 573 ribu per bulan per orang pada tahun lalu, menjadi 804 ribu per bulan per orang pada tahun ini.

“Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di desa, maka prioritas penggunaan dana desa akan lebih diarahkan ke pemberdayaan dan ekonomi desa. Diharapkan ini akan mempersiapkan desa menjadi lebih mandiri,” tuturnya.

Pemberdayaan ekonomi desa
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, sejak dana desa dikucurkan, jalan desa yang telah terbangun sepanjang 95 ribu kilometer, kemudian ada 914 jembatan yang dibangun, lalu 22 ribu pembangunan akses air dan PAUD sebanyak 14 ribu unit.

Dia menyebut pembangunan infrastruktur di desa melalui dana desa itu tidak lepas dari peran pendamping desa. “Mari kita bersama-sama pendamping desa supaya dana desa ini tepat sasaran,” tutur Jokowi.

Tujuan pengucuran dana desa, tambah Jokowi, kini tidak hanya sebatas infrastruktur, tapi akan digeser ke pemberdayaan ekonomi desa dan inovasi desa. “Ini yang namanya dana desa negara lain mulai tiru kita. World Bank katakan banyak negara tiru dana desa. Banyak sekali ingin lihat cara transfer penggunaannya seperti apa,” katanya.

Ia kemudian menekankan supaya desa jeli memanfaatkan potensi pasar. Hal itu bertujuan agar warga desa bisa produktif dan hasil produksinya terserap di pasar.

Share and Enjoy !

Shares